MAQASHID AS-SYARIAH DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM ISLAM

 I. PENDAHULUAN
Suatu waktu Nabi Muhammad SAW melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, sekedar bekal untuk tiga hari. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian peraturan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad itu dilanggar oleh para sahabat. Permasalahan itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Beliau membenarkan tindakan para sahabat itu sambil menerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan Al Daffah (tamu yang terdiri dari orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madinah). Setelah itu, Nabi Muhammad bersabda, “Sekarang simpanlah daging-daging kurban itu, karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya”.Dari kasus tersebut terlihat, adanya larangan menyimpan daging kurban diharapkan tujuan syariat dapat dicapai, yakni melapangkan kaum miskin yang datang dari dusun-dusun di pinggiran Madinah. Setelah alasan pelarangan tersebut tidak ada lagi, maka larangan itu pun dihapuskan oleh Nabi SAW.Dari ketetapan tersebut terlihat bahwa sejak masa Nabi Muhammad, Maqasid Al Syariah telah menjadi pertimbangan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Upaya seperti itu, seterusnya dilakukan pula oleh para sahabat. Upaya demikian terlihat jelas dalam beberapa ketetapan hukum yang dilakukan oleh Umar Ibn al Khattab. Kajian Maqasid Al Syariah ini kemudian mendapat tempat dalam kajian ushul fiqh.

II. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian pendahuluan di atas terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini. Adapun rumusan masalah tersebut di antaranya:

a. Apa pengertian dari maqashid as-syariah?
b. Bagaimana hukumnya menta’lilkan suatu hukum islam dengan maslahah (maqashid as-syariah)?
c. Apa saja jenis dan martabat (tingkatan) maqashid as-syariat?
d. Bagaimana kehujjahan maqashid as-syariah dalam menetapkan suatu hukum?

III. PEMBAHASAN

1. Pengertian Maqashid as-Syariah

Secara etimologi, Maqashid as-Syariah berarti maksud/ tujuan disyariatkan hukum Islam. Menurut Istilah identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Menurut Wahbah al Zuhaili, Maqasid Al Syariah berarti nilai-nilai dan sasaran syara’ yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-Syari’ dalam setiap ketentuan hukum.[1] Adapun yang menjadi bahasan utama maqashid as-syariah adalah hikmat dan illat ditetapkannya suatu hukum.

Menurut al-Juwaini, seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Menurut al-Ghazali, mashlahat adalah memelihara maksud al-Syari’ (pembuat hukum).

Menurut Izzuddin bin Abd Salam, tujuan hukum adalah dar’ul mafashid wa jalbul manafi’ (ada yang menyebut mashalih) yang artinya menghindari mafsadat dan menarik manfaat (kemaslahatan). Adapun kemashlahatan asasi bagi al Buthi, sebenarnya hanyalah satu yaitu terciptanya penghambaan seorang mukallaf kepada Allah dan ma’rifat billah. Al Buthi mendasarkan pada dalil QS. Al-Qashash: 77. Al Buthi menandaskan bahwa mayoritas ahli tafsir bersepakat bahwa pernyataan la tansa nashibaka min al dunya, bermakna bagian dunia yang berfaedah bagi akhiratnya.[2]

Menurut Syathibi tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.[3] Imam Al-Syathiby telah melihat maqashid syariah dari dua sisi: “wujud” dan “adam” atau “the presence and the absence“. Dalam bukunya Al-Muwafaqat beliau mengatakan bahwa: “Menjaga maqashid syariah harus dengan dua hal. Pertama, menegakkan pondasi dan tiangnya sebagai bentuk perhatian terhadap al-wujud. Kedua, menangkal kerusakan yang akan terjadi atau diperkirakan akan terjadi sebagai bentuk perhatian terhadap al-‘adam”. Hanya saja ide dasar ini masih memerlukan uraian, penjelasan dan penjabaran yang dapat menghubungkannya dengan realita kehidupan umat dari masa ke masa.

Di antara ulama yang melihat maqashid syariah dengan cara pandang “double vision correlation” adalah Imam Ibnu Taimiyah. Dalam pandangan beliau membangun al-wujud adalah dasar, sedangkan menjaga al-‘adam merupakan pelengkap. Sisi pertama adalah tujuan utama, sedangkan sisi kedua adalah tujuan pelengkap.[4]

Ghoyah (tujuan) hukum Islam menurut Hasbi as-Shiddieqy adalah:

منع المفسد من دنيا الناس وجلب المصالح لهم وسياسة الدنبا بالحق والعدل والخير وتوضيع معالم الطريق امام البشري

Mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan pada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenara, keadilan dan kebajikan serta menerangkan jalan yang harus dilalui dihadapan akal manusia.[5]

Dari beberapa pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya al-Syari’ menentukan suatu hukum syara’ dengan maksud/ tujuan untuk maslahah (kebaikan) manusia

2. Menta’lilkan Hukum dengan Maslahat

Ada tiga pendapat mengenai boleh tidaknya menta’lilkan hukum dengan mashlahat

a. Menurut ulama Asy’ariyah dan Dzahiriyah, tidak boleh menta’lilkan hukum syara’ dengan maslahah. Bagi mereka, premis ini mengimplikasikan bahwa Tuhan diwajibkan karena pertimbangan mashalah, untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Karena kewajiban semacam itu berarti membatasi kemahakuasaan Tuhan, maka kaum Asy’ariah menolak ide bahwa mashlahah adalah ‘Illal Al Syar’i. Kendatipun demikian, mereka menerima premis ini dengan menafsirkan mashlahah sebagai ‘rahmat’ Tuhan, dibanding sebagai ‘sebab’ bagi tindakan-tindakanNya.

b. Menurut sebagian ulama Syafi’iyah dan Hanafiyyah, maslahat bisa dijadikan illat sebagai hukum, suatu tanda saja bagi hukum, bukan sebagai penggerak yang menngerakkan Allah menetapkan hukum tersebut.

c. Menurut Mu’tazilah, Maturidiyah, sebagian ulama Hanbilah dan semua ulama Malikiyah, segala hukum Allah dita’lilkan dengan maslahat, karena Allah telah berjanji senantiasa mencurahkan rahmat atas hamba-Nya, menolak kepicikan dan kesempitan. Mereka berkata bahwa segala hukum dita’lilkan dengan maslahat tanpa mengaitkan iradat Allah dalam arti ta’li itu tidak boleh sampai melenyapkan faedah-faedah nash, karenanya jika belum Nampak kemashlahatan dalam pandangan kita, kita hars berkeyakinan bahwa hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan kita dan kita berhenti pada nash tersebut.[6]

3. Unsur-Unsur Maqashid as-Syariah dan Tingkatannya

Menurut al-Ghazali, mashlahat menyangkut lima hal berikut.

هذه المصالح الخمس حفظها واقع فى رتبة الضروريات فهو اقوى المراتب فى المصالح ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي الى بدعته. فإن هذا يفوت على الخلق دينهم وقضاؤه بإجاب القصاص إذبه خفظ النفوس وإيجاب الحد للشرب إذبه حفظ العقول التى هي ملاك التكليف وإيجاب حد الزنا إذبه حفظ النسل وإيجاب زجر النصاب والسراق إذبه يحصل حفظ الاموال التي هي معاش الناس وهم مضطرون اليها

“Maslahat-maslahat yang lima ini memeliharanya terletak dalam martabat dhoruriyat. Ialah sekuat-kuat martabat kemaslahata, contohnya ialah: syara’ menetapkan supaya orang kafir yang menyesatkan orang lain dibunuh, demikian pula penganut bid’ah yang mengajak orang lain kepada bid’ahnya karena yang demikian ini merusakkan keagamaan terhadap masyarakat. Dan seperti syara’ menetapkan kewajiban qishas terhadap pembunuhan untuk memelihara jiwa dan seperti mewajibkan hukum minuman memabukkan karena dengan hukuman itulah dipelihara akal sebagai sendi taklif. Dan seperti mewajibkan hukuman zina karena dengan hukuman itulah terpelihara keturunan dan mewajibkan kita mendera pembongkar kuburan dan pencuri karena dengan dialah terpelihara harta yang menjadi kehajatan hidup manusia sedang mereka memerlukannya.”

As-Syathibi menyebutnya dengan istilah Maqashid al-Khamsah, jika dikorelasikan dengan peringkat ashl hukum menurut al-Juwaini, maka bisa disusun sistematika berikut:

a) Hifdz ad-Din (memelihara agama) memiliki tiga tingkatan

  • Dhoruriyat, yaitu kebutuhan yang esensial bagi kehidupan manusia. Contoh: Menjalankan sholat lima waktu.
  • Hajjiyat, yaitu Kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Contoh: Shalat Jama’ Qashar.
  • Tahsiniyat, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatuhan. Contoh: menutup aurat.

b) Hifdz an-Nafs (memelihara jiwa)

  • Dhoruriyat, contoh: memakan bangkai dalam keadaan terpaksa.
  • Hajjiyat, contoh: berburu, menikmati makanan halal dan lezat.
  • Tahsiniyat, contoh: tata cara/ adab makan.
c) Hifdz al-Aql (memelihara akal)

  • Dhoruriyat, contoh: haramnya minuman keras.
  • Hajjiyat, contoh: menuntut ilmu
  • Tahsiniyat, contoh: menghindari mengkhayal/ sesuatu yang tidak berfaedah.

d) Hifdz an-Nasl / an-Nasb (memelihara keturunan)

  • Dhoruriyat, contoh: disyariatkan nikah dan haramnya zina.
  • Hajjiyat, contoh: menyebutkan mahar pada waktu aqad.
  • Tahsiniyat, contoh: khitbah dan walimah

e) Hifdz al-Mal (memelihara harta benda)

  • Dhoruriyat, contoh: disyariatkannya tata cara kepemilikan harta.
  • Hajjiyat, contoh: jual beli degan cara salam.
  • Tahsiniyat, contoh: menghindari tindak penipuan.[7]

Tiga tingkatan di atas (dhoruriyat, hajjiyat dan tahsiniyat) merupakan urutan hirarkis skala prioritas ketika terjadi benturan antara satu maslahah dengan maslahah yang lain. Misalnya, seseorang diperbolehkan memakan bangkai (makanan haram) ketika tidak dijumpai makanan yang lain dan jika ia tidak makan akan membahayakan nyawanya (dhoruriyat vs hajjiyat).

Kasus ini sesuai dengan kaidah الضرورة تبيح المحظورات (keadaan darurat memperbolehkan yang terlarang)

Contoh lain, shalat berjamaah (hajjiyat) dan syarat imam yang shalih, tidak fasiq (tahsiniyat), jika dalam satu kelompok umat islam tidak terdapat imam yang memenuhi syarat tersebut maka diperkenankan berimam pada orang fasiq.

Kasus ini sesuai dengan kaidah المشقة تجلب التيسر (Kesulitan bisa membawa dipermudah)

Syarat-syarat ditentukannya maqashid , yaitu tujuan tersebut menurut Wahbah az-Zuhaily harus:

  • Tetap (tsabit), yakni pasti tetap dalam hal hakikat maknanya atau prasangka yang dekat dengan kepastian arti.
  • Jelas (dzahir), yakni nyata dengan tanpa adanya pertentangan di kalangan fuqaha’ mengenai pengkhususan makna. Contoh: maksud disyariatkannya nikah adalah untuk menjaga nasab. Ini adalah makna dzahir, tidak ada yang memakai serupanya dan ini menghasilkan
  • Kuat (mundhabith), yakni maknanya memiliki kekuatan atau membatasi selain yang diragukan padanya, sekiranya tidak memperbolehkannya atau tidak mengurangi daripadanya. Contoh: diharamkannya minuman keras dimaksudkan untuk menjaga akal, karena minuman keras menghilangkan kemampuan akal untuk berpikir.
  • Umum (mutharrid), sekiranya makna bisa berubah berdasarkan perubahan waktu dan ruang.[8]

Menurut as-Syathibi, maslahah sebagai maqasid syariah harus mutlak dan universal. Kemutlakan berarti bahwa mashlahah tidak boleh subjektif dan relatif. Kenisbian biasanya didasarkan pada sikap menyamakan suatu masalah dengan salah satu dari kondisi kesenangan pribadi, keuntungan pribadi, pemenuhan keinginan nafsu dan kepentingan individu. Semua pertimbangan di atas memberikan konsep mashlahah akan makna relatif dan subjektif, yang bukan merupakan pertimbangan syari’ dalam mashlahah, meski mungkin dipertimbangkan dalam budaya adat.

Unsur universal dalam karakter di atas, tidak dipengaruhi oleh takhalluf (memperkecil) unsur-unsur partikulernya. Misalnya hukuman diberlakukan berdasarkan ketentuan universal bahwa biasanya hukuman ini mencegah orang dari melakukan kejahatan dengan mengabaikan orang-orang tertentu yang walaupun dihukum, tidak dapat menahan diri dari melakukan suatu kejahatan. Keberadaan orang-orang tertentu ini tidak mempengaruhi validitas ketentuan umum tentang hukuman.[9]

4. Kehujjahan Maqashid As-Syariah dalam Menentukan Suatu Hukum

Mashlahah dalam bingkai pengertian yang membatasinya bukanlah dalil yang berdiri sendiri atas dalil-dalil syara’ sebagaimana Al Qur’an, Al Hadits, Ijma’ dan Qiyas. Dengan demikian tidaklah mungkin menentukan hukum parsial (juz’i/ far’i) dengan berdasar kemashlahatan saja. Sesungguhnya mashlahah adalah makna yang universal yang mencakup keseluruhan bagian-bagian hukum far’i yang diambil dari dalil-dalil atau dasar syariah.

Kesendirian mashlahah sebagai dalil hukum, tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna mashlahah dalam masalah-masalah juz’i. Hal ini disebabkan dua hal:[10]

a) Kalau akal mampu menangkap Maqasid Al Syariah secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu/hakim sebelum datangnya syara’. Hal ini mungkin menurut mayoritas ulama.

b) Kalau anggapan bahwa akal mampu menangkap Maqasid Al Syariah secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum itu dianggap sah-sah saja maka batallah keberadaan atsar /efek dari kebanyakan dalil-dalil rinci bagi hukum, karena kesamaran substansi mashlahah bagi mayoritas akal manusia.

Bagi Abdul Wahhab Khallaf, Maqasid Al Syariah adalah suatu alat bantu untuk memahami redaksi Al Qur’an dan Al Hadits, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam Al Qur’an dan Al Hadits.

Dari apa yang disampaikan Abdul Wahhab Khallaf ini, menunjukkan Maqasid Al-Syariah tidaklah mandiri sebagai dalil hukum tetapi merupakan dasar bagi penetapan hukum melalui beberapa metode pengambilan hukum. Namun begitu, sebagaimana disinggung dalam pendahuluan hampir keseluruhan metode yang dipertentangkan/tidak disepakati oleh ulama, adalah karena faktor pengaruh teologi.[11]

IV. SIMPULAN Maqashid as-syariah adalah maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Menurut pendapat ulama secara umum bahwa tujuan tersebut adalah maslahah bagi umat manusia dalam dua dimensi yaitu al-wujud dan al-adam. Maslahah ini menyangkut lima hal yakni hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz an-nasl, dan hifdz al-mal, yang mana tiap-tiap hal tersebut memiliki tiga martabat yakni dhorurat, hajjiyat, dan tahsiniyyat. Adapun syarat-syarat suatu maqashid (maslahah) diterima adalah: tsabit, dzahir, mundhabith, dan mutharrid.
DAFTAR PUSTAKA Wahbah az-Zuhaili. Ushul al-fiqih al-Islam. Damaskus: Dar al-Fikr. 1986. Hlm. 1017

Muhammad Said Romadlon al Buthi, Dhowabit al Mashlahah fi al Syariah al Islamiyah, Beirut: Dar al Muttahidah, 1992

Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.

Elly Warti Maliki. Antara Maqashid Syariah dan Karakter Umat. Retrived at Mei 2011 from http://www.hidayatullah.com/Hasbi as-Shiddieqy. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Majlis Tarjih Muhammadiyah

Wahbah az-Zuhaili. Ushul al-fiqih al-Islam. Damaskus: Dar al-Fikr. 1986.

Abu Naqie Usamah. Maqashid Syariah. Retrived at May 2011 from http://pesantren.or.id.42303.masterweb.net/

Endnote

_______________________________________________________________________________

[1] Wahbah az-Zuhaili. Ushul al-fiqih al-Islam. Damaskus: Dar al-Fikr. 1986. Hlm. 1017

[2] Muhammad Said Romadlon al Buthi, Dhowabit al Mashlahah fi al Syariah al Islamiyah, Beirut: Dar al Muttahidah, 1992 hlm 112.

[3] Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995, hal. 225

[4] Elly Warti Maliki. Antara Maqashid Syariah dan Karakter Umat. Retrived at Mei 2011 from http://www.hidayatullah.com/

[5] Hasbi as-Shiddieqy. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang. Hlm.

[6] Hasbi as-Siddieqy. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang. Hlm. 73

[7] Majlis Tarjih Muhammadiyah

[8] Wahbah az-Zuhaili. Ushul al-fiqih al-Islam. Damaskus: Dar al-Fikr. 1986. Hlm. 1019

[9] M. Khalid Mas’ud. Op. Cit. hlm 238

[10] Muhammad Said Rhomadhon al Buthi, op.cit, hal. 108.

[11]Abu Naqie Usamah. Maqashid Syariah. Retrived at May 2011 from http://pesantren.or.id.42303.masterweb.net/

Iklan

2 responses to “MAQASHID AS-SYARIAH DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM ISLAM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s