LEASING DALAM PERSPEKTIF FIQIH

ImageI. PENDAHULUAN

Dewasa ini, menjadi wirausaha merupakan pilihan alternative bagi para pencari kerja dalam memenuhi tuntutan hidup. Usaha tersebut bisa diciptakan dalam bentuk industry rumah tangga (home industry), industry kecil menengah (mikro), maupun perusahaan dalam skala makro. Namun, minat menjadi wirausaha kerap kali terbentur dengan masalah modal pengadaan alat, sarana prasarana usaha yang terbilang tidak kecil ongkosnya.

Demikian pula sifat konsumtif yang merebak di kalangan masyarakat dalam memenuhi hajat hidupnya, membuat mereka menempuh beberapa jalan yang sebenarnya tidak diperkenankan oleh syara’, bahkan merugikan mereka di kemudian hari. Salah satu jalan tersebut adalah financial lease atau yang sering disebut leasing untuk mendapatkan modal usaha atau hanya sekedar memenuhi kebutuhan kerja (seperti membeli mobil, sepeda motor, dsb). Ketika mereka terjebak dalam situasi yang sulit, sehingga tidak bisa membayar uang cicilan, akhirnya barang/modal yang semula diharapkan memberi keuntungan malah raib diambil kembali oleh pihak bank/ perusahaan leasing.

Bank Syariah yang memiliki misi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi social, memiliki peran strategis dalam menanggapi permasalahan tersebut. Dengan berpedoman pada nilai-nilai Islam, Bank Syariah memberikan alternative terhadap praktik-praktik ekonomi yang dilarang oleh syariat, namun sudah menjadi budaya dan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah alternative bank syariah terhadap transaksi leasing.

II.  RUMUSAN MASALAH

  1. Apakah Pengertian Leasing?
  2. Bagaimana Hukum Leasing Menurut Syara’?
  3. Bagaimana Alternatif Leasing dalam Perbankan Syariah?

III.   PEMBAHASAN

A.   Pengertian Leasing

Istilah leasing berasal dari kata lease yang berarti sewa-menyewa. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, leasing diistilahkan “sewa guna usaha”. Dalam Kepmenkeu No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) disebutkan bahwa sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal (misal mobil atau mesin pabrik) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.[1]

Secara umum leasing berarti equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Leasing juga berarti pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal dengan pembayaran secara berkala oleh perusahaan yang menggunakan barang modal tersebut, dan dapat membeli atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa.[2] Perjanjian leasing tidak hanya sebatas suatu kontrak atau persetujuan sewa yang obyeknya berupa barang modal, dan pihak lessee memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa, namun lebih kompleks, karena dalam leasing dapat timbul hak beli, dan hal ini sangat  mendekati transaksi jual beli aktiva angsuran dan dapat pula seperti sewa menyewa biasa.

Leasing memiliki sejarah yang cukup panjang. Meskipun tidak diketahui secara pasti, namun diyakini kegiatan transaksi leasing ini telah terjadi sejak tahun 2000 SM yang dilakukan oleh orang-orang Sumeria.8 Sesuai dengan dokumen, pada awalnya transaksi leasing dilakukan oleh orang-orang Sumeria yang dimulai dari peralatan pertanian, hak-hak penggunaan tanah dan air sampai binatang ternak. Pada awalnya leasing merupakan usaha pembiayaan peralatan, pertanahan dan peternakan.

Seiring dengan perkembangan industri, manufaktur dan transportasi menjadikan bertambahnya obyek leasing di Inggris. Di samping di Inggris, praktek pembiayaan dengan menggunakan leasing di Amerika juga telah mulai dikenal sejak tahun 1970-an. Praktek leasing di Amerika tumbuh dengan pesatnya setelah adanya pembangunan rel kereta api, yang rata-rata pembiayaannya dilakukan dengan cara leasing. Selanjutnya kegiatan usaha leasing menyebar ke berbagai negara dengan pesatnya setelah tahun 1950-an, khususnya di Eropa dan Amerika.[3]

Dalam realitasnya, leasing merupakan suatu akad untuk menyewa sesuatu barang dalam kurun waktu tertentu. Kegiatan leasing ini ada dua katagori  global, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kepmenkeu No 1169/KMK.01/1991 yaitu operating lease dan financial lease. Operating lease merupakan suatu proses menyewa suatu barang untuk mendapatkan hanya manfaat barang yang disewanya, tidak terjadi pemindahan kepemilikan (transfer of title) asset, baik di awal maupun di akhir periode sewa. Sewa jenis pertama ini berpadanan dengan konsep ijarah di dalam syariah.[4]

Adapun financial leasse merupakan suatu bentuk sewa dimana di akhir periode sewa si penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewakan. Namun, dalam prakteknya (khususnya di Indonesia) sudah tidak ada hak opsi karena sudah “dikunci” di awal periode. Sehingga jenis akadnya menjadi ganda, yakni bila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut tetap merupakan milik pemberi sewa (perusahaan leasing). Akadnya dianggap sebagai akad sewa. Sedangkan bila pada masa akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi cicilannya maka barang tersebut menjadi milik penyewa. Biasanya pengalihan pemilikan ini dengan alasan hadiah pada akhir penyewaan, pemberian cuma-cuma, atau janji dan alasan lainnya. Intinya, dalam financial lease terdapat dua proses akad sekaligus : sewa sekaligus beli. Dan inilah sebabnya mengapa leasing bentuk ini disebut sebagai sewa-beli.[5]

Ketentuan Mengenai Leasing

Kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surrat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan menteri perdagangan Nomor Kep. 122/MK/IV/2/1974 Nomor 32/M/SK/2/74 dan Nomor 30/Kbp/1/74 tanggal 1 Februari Tentang Perizinan Usaha Leasing di Indonesia.

Wewenang untuk memberikan usaha leasing dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 649/MK/IV/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Perkembangan selanjutnya adalah dengan keluarnya Kebijaksanaan Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes) yang mengatur tentang usaha leasing, merevisi ketentuan sebelumnya. Kemudian dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988. Adapun landasan terkini adalah Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

Pihak-Pihak yang terlibat dalam transaksi Leasing

  1. Lessor, merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan nasabahnya untuk memperoleh barang modal
  2. Lessee, yaitu nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan
  3. Supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasingkan sesuai perjanjian antara lessor dengan lease. Dalam hal ini supplier juga dapat dapat bertindak sebagai lessor.
  4. Asuransi, merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dan lessee.[6]
  5. Praktik Transaksi Leasing Konvensional

Transaksi leasing yang biasa terjadi adalah sebagai berikut (misal leasing motor): seorang (misal fulan) datang ke lembaga pembiayaan dan ingin membeli motor secara kredit karena tak punya uang tunai. Lembaga pembiayaan membeli motor dari suplier/dealer motor, lalu dilakukan akad leasing antara lembaga pembiayaan dengan Fulan misalnya dalam jangka waktu tiga tahun. Dalam akad leasing itu terdapat fakta transaksi sebagai berikut:

Pertama, lessor (lembaga pembiayaan) sepakat setelah motor itu dia beli dari dealer/suplier, dia sewakan kepada lessee selama jangka waktu tiga tahun. Kedua, lessor sepakat setelah seluruh angsuran lunas dibayar dalam jangka waktu tiga tahun, lessee (Fulan) langsung memiliki motor tersebut.

Ketiga, menurut fakta leasing yang ada, selama angsuran belum lunas dalam jangka tiga tahun itu motor tetap milik lessor. Keempat, motor itu dijadikan jaminan secara fidusia untuk leasing tersebut. Karena itu BPKB motor itu tetap berada di tangan lessor hingga seluruh angsuran lunas. Konsekuensinya jika lessee (Fulan) tidak sanggup membayar angsuran sampai lunas, motor akan ditarik oleh lessor dan dijual.[7]

Adapun biaya-biaya yang dibebankan kepada lessee biasanya terdiri dari:

  1. Biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun
  2. Biaya material untuk perjanjian
  3. Biaya bunga terhadap barang yang dileasekan
  4. Premi asuransi yang disetorkan kepada pihak asuransi[8]

B.     Tinjauan Hukum Leasing Menurut Syara’

Jenis Operating Lease atau dalam istilah muamalah “Ijarah”, dibolehkan oleh syara’ dengan dasar hukum:

QS. Al-Baqarah 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Baqarah: 233)

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut di atas adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan atau leasing.[9]

Hadits

رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. احْتَجَمَ وَاَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ (رَوَاهُ أَحْمَد والبخارى ومسلم)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda, “Berbekamlah kamu, kemudian berilah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu (HR. Bukhari Muslim)

  1. Ijma’. Pakar-pakar keilmuan dan cendikiawan sepanjang sejarah diseluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah (Mugni Ibnu Qudamah)[10]

Adapun mengenai jenis Financial Leasing, terdapat beberapa fakta yang menunjukkan keharaman transaksi ini, yaitu:

Pertama, dalam leasing terdapat penggabungan dua akad, yaitu sewa menyewa dan jual beli, menjadi satu akad (akad leasing). Padahal syara’ telah melarang penggabungan akad menjadi satu akad. Ibnu Mas’ud RA:                                                 نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

“Nabi SAW melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (Shafqatain fi shafqatin wahidah)” (HR. Ahmad, Al Musnad, I/398). Menurut Imam Taqiyuddin an Nabhani hadits ini melarang adanya dua akad dalam satu akad, misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau akad jual beli digabung dengan akad ijarah. (Al Syakhshiyah Al Islamiyah, II/308).

Kedua, dalam akad leasing biasanya terdapat bunga. Maka harga sewa yang dibayar per bulan oleh lesse bisa jadi dengan jumlah tetap (tanpa bunga), namun bisa jadi harga sewanya berubah-ubah sesuai dengan suku bunga pinjaman. Maka leasing dengan bunga seperti ini hukumnya haram, karena bunga termasuk riba (QS Al Baqarah [2] : 275).

Ketiga, dalam akad leasing terjadi akad jaminan yang tidak sah, yaitu menjaminkan barang yang sedang menjadi obyek jual beli. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami berkata, “Tidak boleh jual beli dengan syarat menjaminkan barang yang dibeli.: (Al Fatawa al Fiqhiyah al Kubra, 2/287). Imam Ibnu Hazm berkata, ” Tidak boleh menjual suatu barang dengan syarat menjadikan barang itu sebagai jaminan atas harganya. Kalau jual beli sudah terlanjur terjadi, harus dibatalkan.” (Al Muhalla, 3/437). Dalam hadits juga disebutkan:

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شُرْطَانُ فِيْ بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلاَ بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Tidak halal salaf dan jual beli, tidak halal dua syarat dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan selama (barang) belum didalam tanggungan dan tidak halal menjual apa yang bukan milikmu (HR. an-Nasa’i, at-Tirmidzi dan ad-Daruquthni)

Berdasarkan tiga alasan di atas, maka leasing dengan hak opsi (finance lease), atau yang dikenal dengan sebutan leasing saja, hukumnya haram.[11]

C.    Al-Ijarah al-Muntaha bit-Tamlik (IMBT) sebagai Alternatif Leasing

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (financial lease with purchase option) adalah transaksi ijarah yang diikuti perpindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. IMBT di dalam Fatwa MUI nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 diartikan sebagai perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada Penyewa, setelah selesai masa aqad ijarah. Transaksi IMBT merupakan pengembangan transaksi iajrah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, karena IMBT merupakan pengembangan transaksi ijarah, maka ketentuannya mengikuti ketentuan ijarah.

Rukun Ijarah Muntahia bit-Tamlik meliputi penyewa (musta’jir), pemberi sewa (mu’ajir), objek sewa (ma’jur), harga sewa (ujrah), manfaat sewa (manfa’ah) dan ijab qabul (sighat).[12]

Adapun proses perpindahan kepemilikan objek dalam transaksi IMB secara umum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

  1. Hibah, yakni transaksi ijarah yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang secara hibah dari pemilik objek sewa kepada penyewa. Pilihan ini diambil bila kemampuan financial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Sehingga akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank
  2. Janji untuk menjual, yakni transaksi ijarah yang diikuti dengan janji menjual barang objek sewa dari pemilik objek sewa kepada penyewa dengan harga tertentu. Pilihab ini biasanya diambil bila kemampuan financial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, maka akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, maka ia harus membeli barang itu di akhir periode.[13]

Manfaat dari transaksi al-Ijarah bagi bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Adapun resiko yang mungkin terjadi dalam al-Ijarah adalah sebagai berikut:

  1. Default; nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja.
  2. Rusak, asset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.
  3. Berhenti; nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli asset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

Berikut adalah skema aplikasi al-ijarah dalam perbankan syariah[14]

Perbedaan antara leasing konvensional dan Ijarah Muntahia Bittamlik:[15]

Bidang

IMBT

Leasing Konvensional

a.Aset/Obyek

–    Aset selama masa sewa menjadi pemilik Bank/ muajjir

–    Bank/muajjir tetap menjadi pemilik aset setelah masa sewa berakhir, jika nasabah tidak bersedia membuat akad pemindahan kepemilikan (dengan jual beli/hibah).

–    Sama seperti dalam financial lease nasabah membeli aset dari supplier dengan dana pembiayaan dari bank dan asset langsung dicatatkan atas nama nasabah.

–    Aset kemudian dikontruksikan sebagai milik Bank ( karena dibeli dengan uang Bank) dan Bank menyewakannya kepada nasabah.

Aqad/ perjanjian

–    1.perjanjian menggunakan dengan 1 akad dan 1 wa’ad.(akadnya ijarah/sewa) dan wa’adnya jual beli atau hibah) yang akan ditandatangani setelah ijarah berakhir( jika nasabah menghendaki),maka perlu dilampirkan konsep perjanjian jual beli/hibah. Juga  dilampirkan konsep kuasa kepada bank untuk menjual aset jika pada akhir masa ijarah nasabah tidak menginginkan aset.

–    sewa dan jual beli menjadi satu kesatuan dalam 1 perjanjian.

Perpindahan kepemilikan

–    Perpindahan kepemilikan dengan menggunakan jual beli dan hibah.

–    Perpindahan kepemilikan dilaksanakan setelah masa ijarah selesai.

–    Perpindahan kepemilikan diakui setelah seluruh pembayaran sewa telah diselesaiakan.

–    Perpindahan kepemilikan dengan menggunakan jual beli.

Pembuktian kepemilikan objek

–    Bank/Muajjir dianggap pemilik dari obyek yang disewakan logikanya banklah yang  membeli barang dari suplier. Dan nasabah untuk membeli barang atas surat kuasa dari bank

–    Dalam financial lease tidak mengkontruksikan bahwa lessorlah yang membeli barang dari suplier.

IV.  SIMPULAN

Leasing merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal (misal mobil atau mesin pabrik) yang dibayar selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Bentuk kegiatan leasing dibedakan menjadi dua, yaitu operating lease (yakni sewa beli tanpa hak opsi) dan financial lease (sewa beli dengan hak opsi. Operating lease dalam istilah fiqih sama dengan ijarah, sedangkan praktik financial lease yang sudah disesuaikan dengan criteria syara’ dinamakan al-Ijarah Muntahia bit Tamlik (IMBT).

IMBT memiliki alternative dalam pemindahan hak milik di akhir periode sewa, yakni hibah, atau janji menjual. Pilihan hibah diambil ketika penyewa mampu membayar uang sewa dalam jumlah besar. Kalau kemampuan penyewa hanya bisa membayar dalam jumlah kecil, pilihan jual beli menjadi solusinya.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. IIIT Indonesia, Jakarta, 2003, h. 111

Agus Waluyo Nur, Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, 2007

Hasbi Ramli. Toeri Dasar Akutansi Syariah. (Jakarta:Renaisan 2005), hal,63

http://www.hayatulislam.net/hukum-seputar-leasing.html

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 260

M Shiddiq Al Jawi, Hukum Leasing: Media Umat edisi 77. http:// al-khilafah.org

M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001, h. 118

Nasrulloh, Akad Ijarah Muntahia Bittamlik dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI, PT. Grasindo, Jakarta, 2005, h. 46

 
Endnote


[1] Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no: 1169/KMK.01/1991 tentang Sewa Guna Usaha (Leasing) Bab I pasal 1.

[2] Ainun Naim. Akuntansi Keuangan 2. Yogyakarta: BPFE. 1992. hlm. 150.

[3] Agus Waluyo Nur, Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, 2007

[4] Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. IIIT Indonesia, Jakarta, 2003, h. 111

[6] Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 260

[7] M Shiddiq Al Jawi, Hukum Leasing: Media Umat edisi 77. http:// al-khilafah.org

[8] Kasmir, Op.Cit. h. 264

[9] M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001, h. 118

[10] Hasbi Ramli. Toeri Dasar Akutansi Syariah. (Jakarta:Renaisan 2005), hal,63

[11] M.Shiddiq al-Jawi, Op.Cit.

[12] Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI, PT. Grasindo, Jakarta, 2005, h. 46

[13] Ibid, h. 45-46

[14] M. Syafi’I Antonio, Op.Cit, h. 119

[15] Nasrulloh, Akad Ijarah Muntahia Bittamlik dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

 

_________________________________________________________________________________

Disusun Guna Memenuhi Tugas

Mata Kuliah: Masail Fiqhiyah

DosenPengampu : Abdul Haris Naim, M.H

Disusun Oleh:

Ainur Rohmah          109241

Sabilil Huda              109250

Mashar Hilmi             109 259

M. Nurur Rokhim        109268

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s