IMPLEMENTASI TEORI ADVOCACY DALAM UJIAN NASIONAL DI MADRASAH

BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dirumuskan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan adalah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (bab II pasal 3).Mengenai isu yang mengatakan bahwa Ujian Nasional (UN) tidak akan dilaksanakan lagi pada tahun 2011 ternyata merupakan angin lalu. Nyatanya UN tetap dilaksanakan di tahun 2011. Oleh karena itu, kemungkinan besar UN akan tetap dilaksanakan di tahun 2012 ini.Ujian Nasional merupakan sesuatu yang tidak asing lagi di dalam dunia pendidikan. Ujian Nasional merupakan tahap akhir evaluasi belajar siswa dalam menyerap ilmu yantg diterimanya di sekolah. Ujian Nasional merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga seperti SD/MI, SMP/MTs. dan SMA/MA/SMK dengan tujuan agar siswa mengetahui kemampuannya serta mengukur kemampuannya dalam menyerap ilmu yang diterimanya di sekolah yang bersangkutan.

Bagaimana sebenarnya pandangan dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan Ujian Nasional di madrasah. Studi ini penting dilakukan karena masyarakat sebagai pengguna pendidikan di madrasah yang hidup di era lobal ini, diasumsikan memiliki pandangan dan harapan yang mungkin sama atau tiak sama dengan pandangan dan harapan pembuat kebijakan pendidikan, khususnya terkait dengan penyelenggaraan Ujian Nasional di madarasah yang dipersepsi masyarakat saat ini.[1]

Dalam hal ini pemakalah berusaha memberikan penjelasan tentang bagaimana mengimplementasikan teori advocacy dalam ujian nasional.

2. Rumusan Masalah

  • 1. Bagaimana implementasi teori advocacy dalam menyelenggarakan ujian nasional?
  • 2. Apa saja permasalahan yang muncul dalam menyelenggarakan ujian nasional ?

BAB II LANDASAN TEORI

1. Teori advocacy

Teori ini menekankan hal-hal yang bersifat umum, perbedaan individu dan daerah diabaikan. Dasar perencanaan tidak bertitik tolak dari pengamatan secara empiris, tetapi atas dasar argumentasi yang rasional, logis dan bernilai (advocacy = mempertahankan dengan argumentasi). Kebaikan teori ini adalah untuk kepentingan umum secara nasional. Karena ia meningkatkan kerja sama secara nasional, toleransi, kemanusiaan, perlindungan terhadap minoritas, menekankan hak sama, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Perencanaan yang memakai teori ini tepat dilaksanakan oleh pemerintah/ atau badan pusat.[2]

Advocacy Planning (Perencanaan Advokasi) berisikan program pembelaan terhadap masyarakat yang termarjinalkan dalam proses pembangunan kota dalam hal ini adalah masyarakat miskin kota. Pada perencanaan advokasi akan memberikan perhatian khusus terhadap melalui program khusus guna meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Perencanaan advokasi meragukan bahwa ada satu saja “kepentingan umum” bersama. Paul Davidoff mengkiritik bahwa perencanaan yang mengaku mampu merumuskan satu versi kepentingan umum berarti memonopoli kekuatan/kewenangan perencanaan dan tidak mendorong adanya partisipasi. Menurut penulis tersebut, bila perencanaan bersifat inklusif, maka sebuah lembaga tidak akan dapat mewadahi kepentingan masyarakat yang beragam dan saling konflik. Sebaliknya, perencanaan haruslah dapat mendorong pluralisme yang berimbang dengan cara mengadvokasi (“memberi hak bersuara”) pihak-pihak yang tidak mampu menyalurkan aspirasinya.

Perencanaan tradisional menghambat tumbuhnya pluralisme yang efektif, karena: (1) komisi perencanaan (semacam Bappeda) tidak demokratis dan kurang sekali mewakili kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat yang beragam (plural), dan (2) perencanaan kota tradisional berfokus pada aspek fisik yang terpisah dengan aspek sosial, sehingga mengabaikan kenyataan adanya konflik sosial dan ketidakadilan di kota. Karena tidak percaya adanya satu kepentingan umum, yang berarti juga tidak percaya adanya satu rencana yang dapat disepakati bersama, maka menurut perencanaan advokasi, tiap kelompok masyarakat dapat mempunyai rencananya sendiri. Dengan demikian, terdapat beragam rencana yang mewadahi kepentingan yang plural di masyarakat.[3]

2. Penyelenggaraan Ujian Nasional

Pendidikan sebagai salah satu bidang yang memegang peranan penting dalam meningkatkan persatuan, kesatuan dan kemajuan bangsa dan Negara menerapkan sistem pendidikan nasional. Agar proses pendidikan dan pembelajaran oleh tenega kependidikan berjalan secara efektif, dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pembiayaan digunakan secara efisien maka diperlukan pengelolaan yang standar.

Pengelolaan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Berdasarkan Permendiknas no. 19 tahun 2007, standar pengelolaan pendidikan meliputi beberapa aspek, yaitu:

  • Perencanaan Program, yakni berupa visi, misi, tujuan sekolah, rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS/M)
  • Pelaksanaan Rencana Kerja, yakni berupa pedoman sekolah, struktur organisasi, pelaksanaan kegiatan sekolah, kegiatan bidang kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah.
  • Pengawasan dan evaluasi, yakni kegiatan supervisi, evaluasi diri, evaluasi dan pengembangan KTSP, evaluasi pendayagunaan tenaga pendidik dan kependidikan, dan akreditasi sekolah,.
  • Kepemimpinan Sekolah dan Sistem Informasi Manajemen

Untuk mengetahui apakah yang ditargetkan telah tercapai secara optimal, proses pendidikan dan pembelajaran serta pemanfaatan semua faktor instrumental telah berjalan secara efektif dan efisien, maka diperlukan evaluasi. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendididkan terhadap komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan (PP 19 tahun 2005 bab I pasal I ayat 18).

Khusus untuk menilai ketercapaian sasaran-sasaran pendidikan diperlukan hasil pendidikan atau pembelajaran. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik (PP 19 tahun 2005 bab I pasal I ayat 17)

Mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional hanya terbatas pada beberapa mata pelajaran yang termasuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi, itupun tidak semua mata pelajaran. Pada masa yang akan datang mungkin jumlah mata pelajarannya pun perlu ditambah, sebab mata pelajaran sains sangat memegang peranan penting bagi kemajuan bangsa. Mungkin masih perlu beerapa penyempurnaan yang bersifat teknis tentang pelaksanaan ujian nasional tersebut, baik dalam bentuk soal, pelaksanaan ujian dan penentuan kelulusan, tetapi secara konseptual ujian nasioanal sangat diperlukan dalam standarisasi pendidikan, agar mutu prosesdan mutu hasil pendidikan setiap pendidikan pada semua daerah di Indonesia secara berangsur dapat meningkat.[4]

BAB III Analisis

1. Implementasi Teori Advocacy dalam penyelenggaraan UN

Muncul sebuah pertanyaan bagaimana cara mengimplementasikan teori advocacy dalam ujian nasional maka pemakalah ingin menjelaskan dari segi Kebaikan/keunggulan teori advocacy ini adalah:

  • Untuk kepentingan umum secara nasional karena ia meningkatkan kerja sama secara nasional.
  • Toleransi.
  • Kemanusiaan. Dalam keunggulan teori advocacy ini membentuk pribadi yang baik apalagi menyangkut adanya ujian nasional hal kemanusiaan ini membentuk pribadi yang berkualitas.
  • Perlindungan terhadap minoritas.
  • Menekankan hak sama.
  • Meningkatkan kesejahteraan umum. Perencanaan yang memakai teori ini tepat dilaksanakan oleh pemerintah/ atau badan pusat.[5]

Ujian Nasional merupakan tahap akhir evaluasi belajar siswa dalam menyerap ilmu yantg diterimanya di sekolah. Ujian Nasional merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga seperti SD/MI, SMP/MTs. dan SMA/MA/SMK dengan tujuan agar siswa mengetahui kemampuannya serta mengukur kemampuannya dalam menyerap ilmu yang diterimanya di sekolah yang bersangkutan.

Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bemtuk ujian nasional (pasal 66 ayat 1). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara yuridis Kebijakan Pendidikan Nasional melaksanakan ujian nasional memiliki landasan hokum hukum yang kuat. Secara konseptual ujian sekolah merupakan bagian dari system pendidikan nasional, untuk menilai pencapaian target kemampuan lulusan dan isi pendidikan ang bersifat nasional (standar) diperlukan penilaian yang standar pula (standar). Ujian nasional juga dapat berfungsi sebagai instrumen penilaian mutu hasil pendidikan atau hasil pembelajaran tingkat satuan pendidikan. Dengan standar atau instrumen tersebut tiap sekolah diharapkan meningkatkan proses pendidikan dan pembelajarannya sehingga minimal mencapai tahap penguasaan tersebut. Standar ujian nasional (batas lulus) akan terus ditingkatkan sehingga dapat setaraf dengan Negara-negara lain.

2. Permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan UN

Penyelenggaraan ujian nasional mendapat sambutan pro maupun kontra dari masyarakat, khususnya insan akademik. Adapun pihak yang setuju dengan adanya ujian nasional sebagai penentu kelulusan memiliki argument sebagai berikut:

  • Perwujudan dari akuntabilitas publik (public accountability) dalam penyelenggaraan pendidikan.
  • Alat pengendalian mutu (quality control) pendidikan, dengan ujian mutu penyelenggaraan pendidikan dapat dikontrol dan dijamin mutunya dalam mengukur kelulusan (luaran).
  • Motivator (pressure to achieve) yaitu menjadi faktor daya dorong yang memaksa siswa, guru, dan sekolah untuk berusaha lebih kuat dalam mencapai hasil yang diharapkan sesuai standar yang ditetapkan.
  • Seleksi dan penempatan, yaitu menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk menerima/ menolak seseorang pelamar pekerjaan/ pendidikan.
  • Diagnostic, yaitu menjadi dasar dalam memberikan umpan balik kepada system pendidikan.

Sedangkan pihak yang tidak setuju dengan adanya ujian nasional memiliki alasan sebagai berikut:

  • Adanya penyimpangan antar target pengajaran yang diharapkan dengan pelaksanaan PBM di sekolah.
  • Kriteria kelulusan yang ditetapkan (penentuan nilai minimal)[6] membawa kesulitan bagi sekolah untuk mencapainya, karena adanya ketimpangan kendali mutu sekolah terhadap kinerja guru.
  • Belum semua Kepala sekolah berperan sebagai fasilitator
  • Fasilitas yang diperlukan guru masih belum memadai
  • Profesionalisme guru belum memenuhi harapan

Menurut teori advocacy, penyelenggaraan ujian nasional belum memenuhi kriteria perencanaan yang baik, karena belum adanya aspek berikut:

1. Toleransi dan Perlindungan terhadap minoritasUjian Nasional belum memperhatikan pemerataan mutu pendidikan secara nasional. Masih banyak lembaga pendidikan yang belum memenuhi kualifikasi sebagai Sekolah Standar Nasional, baik dari segi infrastruktur, profesionalisme guru, maupun latar belakang peserta didik. Namun, lembaga tersebut harus mengikuti evaluasi secara nasional yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

2. Kemanusiaan

Penekanan evaluasi secara nasional ini hanya pada aspek kognisi peserta didik, belum mengena pada aspek-aspek yang lain. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa ujian nasional belum memanusiakan manusia.

3. Menekankan hak sama

Kriteria penentuan kelulusan peserta didik masih belum memberikan hak yang sama bagi lembaga pendidikan. Sekolah hanya memiliki pembobotan 40% dalam menentukan kelulusan siswa melalui penggabungan nilai mata pelajaran yang diUN-kan selama 5 semester.

Adapun, langkah-langkah yang bisa dilakukan sebagai solusi atas permasalahan tersebut, di antaranya:

1. Ujian Nasional perlu dipertahankan karena mampu meningkatkan mutu pendidikan di madrasah dan sebagai suatu cara mengukur kelulusan namun dalam pelaksanaannya pelu dilakukan perbaikan-perbaikan baik dari sisi pelaksanaannya, keterlaksanaan Prosedur Operasional Standar, maupun dari sisi mata pelajaran yang diujikan dan batas lulus ujian.

2. Madrasah harus memperoleh bimbingan teknis dari Kandepag kabupaten/ kota dalam penyiapan perangkat UN, sosialisasi pelaksanaan UN dan pemantauan penyelenggaraannya.

3. Madrasah seharusnya memperoleh bantuan dana dari pemerintah daerah sama halnya dengan sekolah dalam persiapan dan pelaksanaan UN.

4. Madrasah secara rutin mengadakan pendalaman materi (try out) untuk semua mata pelajaran UN, karena pembelajaran dan bimbingan belajar madrasah akan menjamin siswa berhasil dalam UN

5. Madrasah menetapkan standar kelulusan siswa lebih tinggi dari standar kelulusan Nasional dalam rangka menciptakan keunggulan kompetitif bagi madrasah.

6. Segala bentuk penyimpangan penyelenggaraan UN di madrasah harus dilakukan penyikapan dan sanksi karena berakibat pada keredibilitas madrasah sebagai basis pendidikan agama yang dikelola oleh departemen agama.

7. Kelulusan sekolah yang didasarkan pada hasil ujian sekolah dan UN hendaknya dikaitkan dengan pemanfaatannya, terutama yang terkait dengan studi lanjut. Jadi hasil ujian ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk dasar seleksi penerimaan siswa baru tingkat perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.

BAB IV Kesimpulan

Teori Advocacy menekankan hal-hal yang bersifat umum, perbedaan individu dan daerah diabaikan. Dasar perencanaan tidak bertitik tolak dari pengamatan secara empiris, tetapi atas dasar argumentasi yang rasional, logis dan bernilai. Kebaikan teori ini adalah meningkatkan kerja sama secara nasional, toleransi, kemanusiaan, perlindungan terhadap minoritas, menekankan hak sama, dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Ujian Nasional merupakan tahap akhir evaluasi belajar siswa dalam menyerap ilmu yantg diterimanya di sekolah.Ujian Nasional merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga seperti SD/MI, SMP/MTs. dan SMA/MA/SMK dengan tujuan agar siswa mengetahui kemampuannya serta mengukur kemampuannya dalam menyerap ilmu yang diterimanya di sekolah yang bersangkutan. Menurut teori Advocacy, penyelenggaraan UN belum memenuhi criteria Toleransi dan Perlindungan terhadap minoritas, kemanusiaan, dan menekankan hak sama

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Djunaedi, Konsep Perencanaan Strategis, http://intranet.ugm.ac.id/~a-djunaedi/ diakses 8 Maret 2012

Ahmad Nursolikhin, Pro Kontra Ujian Nasional, http://www.ujiannasional.info/2012/01/pro-kontra-ujian-nasional.html diakses pada tanggal 8 Maret 2012.

C. Kenneth Tanner dan Earl J Willam, Educational Planning and Decision Making. DC. Health and Company: Toronto, 198, hlm. 35-36

Herdi, Syarat Kelulusan UN, http://herdy07.wordpress.com/2012/01/18/syarat-kelulusan-ujian-nasional-un-tahun-2012/ diakses tanggal 8 Maret 2012

Nurudin, dkk. Ujian Nasional di Madrasah. Gaung Persada Press. Jakarta. 2007.

Peraturan BNSP Nomor: 0011/P/BSNP/XII/2011 tentang POS UN

Sarbini, Perencanaan Pendidikan, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011

SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK 2011/2012.

Endnote

____________________________________________________________________

[1] Ahmad Nursolikhin, Pro Kontra Ujian Nasional, http://www.ujiannasional.info/2012/01/pro-kontra-ujian-nasional.html diakses pada tanggal 8 Maret 2012.

[2] C. Kenneth Tanner dan Earl J Willam, Educational Planning and Decision Making. DC. Health and Company: Toronto, 198, hlm. 35-36

[3] Achmad Djunaedi, Konsep Perencanaan Strategis, http://intranet.ugm.ac.id/~a-djunaedi/ diakses 8 Maret 2012

[4] Nurudin, dkk. Ujian Nasional di Madrasah. Gaung Persada Press. Jakarta. 2007. Hlm. 5-6

[5] Sarbini, Perencanaan Pendidikan, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 72

[6] Peraturan BNSP Nomor: 0011/P/BSNP/XII/2011 tentang POS UN SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK 2011/2012.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s